You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A Minta Perbaikan 90 Kantor Kelurahan Jadi Prioritas
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Komisi A Minta Perbaikan 90 Kantor Kelurahan Jadi Prioritas

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta 90 kantor kelurahan di Ibukota yang rusak dan belum memenuhi standar menjadi perhatian khusus.

Saat ini ada 90 kantor kelurahan yang rusak

Perbaikan kantor kelurahan tersebut dinilai harus menjadi prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI periode 2013-2017.

DPRD DKI Pertanyakan Perbaikan Kantor Kelurahan Kalibata

"Saat ini ada 90 kantor kelurahan yang rusak. Bahkan beberapa di antaranya  tidak bisa digunakan. Ini harusnya jadi perhatian," kata Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/11)

Menurut Syarif, apabila kondisi ini terus dibiarkan, RPMJD yang telah disusun tidak akan terpenuhi. Atas dasar itu, anggaran renovasi kantor kelurahan harus diusulkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Pokoknya komisi A meminta agar seluruh kantor kelurahan yang belum memenuhi standar bisa diajukan anggarannya," pintanya.

Syarif juga meminta agar seluruh rumah dinas para lurah diperiksa kembali keberadaannya. Mengingat berdasarkan temuan di lapangan, banyak rumah dinas lurah yang tidak ditempati.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. 1.525 Guru PPPK di Jakut dan Kepulauan Seribu Teken Perpanjangan Kontrak Kerja

    access_time01-07-2026 remove_red_eye2550 personAnita Karyati
  2. Pengecoran Tanggul Dermaga Pulau Untung Jawa Capai 57 Persen

    access_time29-06-2026 remove_red_eye1121 personAnita Karyati
  3. Bank Jakarta dan BEI Dorong Pertumbuhan Berkualitas di Tengah Dinamika Ekonomi

    access_time01-07-2026 remove_red_eye982 personFakhrizal Fakhri
  4. Bantaran Anak Kali Ciliwung di Pinangsia Ditanami Pohon

    access_time03-07-2026 remove_red_eye879 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pramono Sebut Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah

    access_time30-06-2026 remove_red_eye818 personDessy Suciati